IMPLIKASI HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BISNIS ANTARA PELAKU USAHA DAN INVESTOR
Abstract
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Hal ini membuat Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system DPR RI melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. First Media News untuk menayangkan produksi TV Parlemen di First Media dan Big TV. Namun dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi oleh PT. First Media News dalam menayangkan produksi TV Parlemen. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Akibat hukum yang seharusnya dilakukan kepada PT. First Media berdasarkan Pasal 7 huruf b jo Pasal 10 Perjanjian Kerjasama yaitu akan dikenai sanksi berupa pembatalan Perjanjian Kerjasama secara sepihak oleh Pihak Setjen DPR RI. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui musyawarah terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil dapat menyelesaikan perselisihan melalui proses litigasi atau nonlitigasi. Pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap adanya wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setjen DPR RI tidak menganggap wanprestasi yang terjadi menjadi sebuah permasalahan. Hal ini mengorbankan masyarakat untuk mendapat sosialisasi kegiatan DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya kepada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan para pihak memahami seluruh isi perjanjian terutama filosofi atau makna pasal demi pasal.
