PERLINDUNGAN OLEH HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK DALAM HUKUM BISNIS

Abstract

Pasal  30  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  secara  tegas  mengatur tentang kewenangan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPMSM),  namun ternyata  fakta  di  lapangan konsumen masih mendapatkan  garansi produk dari pelaku  usaha yang tidak  sesuai dengan  UU No.8 Tahun   1999   tentang   Perlindungan   Konsumen. Hal ini   menunjukkan   bahwa   telah   terjadi ketidakseimbangan antara peraturan dan fakta di lapangan.Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  konsumen  terhadap  garansi produk dalam hukum bisnis dan apa akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode  penelitian  ini  menggunakan desain pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  pengumpulan  data sekunder,  untuk  membuktikan  akibat  atas  garansi  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  banyak  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen terkait garansi, seperti penipuan terhadap garansi toko, penipuan terhadap bank garansi, dan lain-lain. Oleh  karena itu, pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen terhadap  garansi produk melalui peraturan-peraturan pemerintah, salah satunya adalah UUPK. Dalam pelaksanaannya, perlindungan  konsumen  ini  belum dilaksanakan  secara  maksimal,  hal  ini  terbukti  karena  masih banyak  penyimpangan dan  kerugian  yang  dirasakan  oleh  pemerintah.  Sedangkan  dalam  UUPK adapun sanksi/akibat yang diterima  oleh pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran terkait barang maka akan dikenakan pidana.