HUKUMAN KEBIRI KIMIA (CHEMICAL CASTRATION) UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

  • KRISTINA SITANGGANG Universitas Audi Indonesia
Keywords: Hukuman, Kebiri Kimia, Kebijakan Pidana

Abstract

Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat dengan anak merupakan kondisi yang memprihatinkan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar anak harus mendidik, melindungi, mendidik dan mengarahkan mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Bahkan, lingkungan terdekat seperti orang tua atau keluarga dan guru malah menjadi pihak yang merusak mental dan masa depan anak melalui perbuatan melawan hukum. Kasus ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Bukan hanya untuk merebut rasa aman dan perlindungan yang tiada bandingnya tetapi seorang korban juga kehilangan hak untuk hidup lahir dan batin, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan bahkan kehilangan hak untuk hidup.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan hukum pidana melalui ketentuan rumusan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 yang kemudian disepakati oleh legislatif menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang mengatur tentang perbuatan bahan kimia. kebiri bagi pedofil. Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimia antiandrogen, pil atau suntikan ke dalam tubuh seseorang untuk melemahkan hormon testosteron. Sederhananya, bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau hasrat seksual.              

Metode penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum menjadi objek penelitian. Dalam melakukan penelitian deskriptif langkah-langkah tersebut perlu diterapkan pendekatan masalah agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan tegas. Pendekatan masalah dilakukan melalui cara yuridis normatif yaitu kajian yang mengacu pada norma hukum yang sesuai atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang ada di masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Tindakan kebiri kimia yang diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2016 merupakan bentuk pemidanaan yang tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia, dimana kebijakan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Tindakan kebiri kimia yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (7) dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama, ketuhanan yang merupakan kesatuan hakiki dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Published
2021-08-24